Berisikan materi yang sama dengan soal PG PKN kelas 10 semester satu K13 bab kelima, yaitu ihwal "Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selain itu, essay bab kelima merupakan lanjutan Contoh Soal Essay PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya bab ke-4 (soal nomor 16-25).
Berikut, pola soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X semester ganjil dengan kunci balasan untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat dimulai dari soal nomor 26.
26. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem politik!
Jawaban: sistem politik diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan banyak sekali aktivitas dalam negara yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya.
27. Sebutan komponen-komponen suprastruktur politik Indonesia!
Jawaban: Lembaga suprastruktur politik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup MPR, DPR, DPD, presiden danwakil presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan forum penyelenggara pemerintahan lainnya menyerupai menteri, jaksa, polisi, dan TNI.
28. Sebutkan kiprah dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah!
Jawaban: kiprah dan wewenang DPD yaitu:
a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan sentra dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan sentra dan daerah.
b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan sentra dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan sentra dan daerah, yang diajukan baik oleh dewan perwakilan rakyat maupun pemerintah.
c. Memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang pajak, pendidikan, dan agama.
d. Memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
e. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan sentra dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
f. Menerima hasil investigasi keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan materi menciptakan pertimbangan bagi dewan perwakilan rakyat ihwal rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.
29. Sebutkan kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945!
Jawaban: adapun kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut.
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
30. Sebutkan fungsi partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia!
Jawaban: beberapa fungsi partisipasi politik yakni sebagai berikut.
a. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menyebabkan arena politik untuk memperlancar perjuangan ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari laba masyarakat.
b. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi adaptasi sosial, yakni memenuhi akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat alasannya yakni bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting.
c. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Dalam hal ini, orang berpartisipasi dalam politik dianggap sanggup dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu menyerupai untuk mendapat pekerjaan, mendapat proyek dan tender, dan melancarkan karir bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.
d. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, menyerupai kekuasaan batin perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas sasaran yang telah ditetapkan.
Lanjut ke soal nomor 31-40 => Contoh Soal Essay PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya Part-6
Berikut, pola soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X semester ganjil dengan kunci balasan untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat dimulai dari soal nomor 26.
26. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem politik!
Jawaban: sistem politik diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan banyak sekali aktivitas dalam negara yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya.
27. Sebutan komponen-komponen suprastruktur politik Indonesia!
Jawaban: Lembaga suprastruktur politik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup MPR, DPR, DPD, presiden danwakil presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan forum penyelenggara pemerintahan lainnya menyerupai menteri, jaksa, polisi, dan TNI.
28. Sebutkan kiprah dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah!
Jawaban: kiprah dan wewenang DPD yaitu:
a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan sentra dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan sentra dan daerah.
b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan sentra dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan sentra dan daerah, yang diajukan baik oleh dewan perwakilan rakyat maupun pemerintah.
c. Memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang pajak, pendidikan, dan agama.
d. Memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
e. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan sentra dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
f. Menerima hasil investigasi keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan materi menciptakan pertimbangan bagi dewan perwakilan rakyat ihwal rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.
29. Sebutkan kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945!
Jawaban: adapun kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut.
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
30. Sebutkan fungsi partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia!
Jawaban: beberapa fungsi partisipasi politik yakni sebagai berikut.
a. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menyebabkan arena politik untuk memperlancar perjuangan ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari laba masyarakat.
b. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi adaptasi sosial, yakni memenuhi akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat alasannya yakni bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting.
c. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Dalam hal ini, orang berpartisipasi dalam politik dianggap sanggup dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu menyerupai untuk mendapat pekerjaan, mendapat proyek dan tender, dan melancarkan karir bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.
d. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, menyerupai kekuasaan batin perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas sasaran yang telah ditetapkan.
Lanjut ke soal nomor 31-40 => Contoh Soal Essay PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya Part-6
Advertisement